Kekuasaan dan politik dalam organisasi

Kekuasaan dan politik dalam organisasi

Kekuasaan adalah gagasan politik yang berkisar pada sejumlah karakteristik. Karakteristik tersebut mengelaborasi kekuasaan selaku alat yang digunakan seseorang, yaitu pemimpin (juga pengikut) gunakan dalam hubungan interpersonalnya.

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Perilaku politik adalah kegiatan yang tidak di pandang sebagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi dapat mempengaruhi,atau berusaha mempengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi.

Jadi, kekuasaan dan politik dalam organisasi bisa diartikan sebagai cara seorang yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan dalam menjalankan sesuatu yang ia rencanakan. Orang tersebut bisa membuat keputusan politiknya dengan menggunakan kekuasaan yang ia miliki di dalam organisasi. Hal itu digunakan sebagai kesempatan emas untuk mencapai apa yang ia rencanakan dengan mengandalkan kekuasaannya untuk menggerakkan orang banyak dan dengan berbagai macam cara untuk mencapai tujuannya.

Sumber kekuasaan

1. Kekuasaan berdasarkan

kedudukan

Pengaruh potensial yang berasal dari kewenangan yang sah karena

kedudukannya dalam organisasi

a. Kewenangan formal Kewenangan yang mengacu pada hak prerogatif, kewajiban dan tanggung jawab

seseorang berkaitan dengan kedudukannya dalam organisasi atau sistem sosial.

Agen mempunyai hak untuk membuat permintaan tertentu dan orang yang

ditargetkan mempunyai kewajiban untuk mematuhinya.

b. Kontrol terhadap sumber

daya dan imbalan

Kontrol dan penguasaan terhadap sumber daya dan imbalan terkait dengan

kedudukan formal. Makin tinggi posisi seseorang dalam hirarki organisasi, makin

banyak kontrol yang dipunyai orang tersebut terhadap sumber daya yang

terbatas.

c. Kontrol terhadap hukuman

(coercive power)

Kontrol terhadap hukuman dan kapasitas untuk mencegah seseorang

memperoleh imbalan.

d. Kontrol terhadap informasi Menyangkut kontrol terhadap akses terhadap informasi penting maupun kontrol

terhadap distribusinya kepada orang lain.

e. Kontrol ekologis Menyangkut kontrol terhadap lingkungan fisik, teknologi dan metode

pengorganisasian pekerjaan.

2. Kekuasaan pribadi Pengaruh potensial yang melekat pada keunggulan individu

a. Kekuasaan keahlian

 (expert power)

Kekuasaan yang bersumber dari keahlian dalam memecahkan masalah tugastugas

penting. Semakin tergantung pihak lain terhadap keahlian seseorang,

semakin bertambah kekuasaan keahlian (expert power) orang tersebut.

b. Kekuasaan kesetiaan

(referent power)

Potensi seseorang yang menyebabkan orang lain mengagumi dan memenuhi

permintaan orang tersebut. Referent power terkait dengan keterampilan interaksi

antar pribadi, seperti pesona, kebijaksanaan, diplomasi dan empati.

c. Kekuasaan karisma Sifat bawaan dari seseorang yang mencakup penampilan, karakter dan

kepribadian yang mampu mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan tertentu. 

Kekuasaan dalam kelompok

Kekuasaan dalam kelompok ialah keadaan dimana seseorang bisa memimpin orang banyak, dan memiliki wewenang mutlak yang mampu menarik perhatian dan dapat mendatangkan bantuan dari pihak lain atas perintahnya.

Perilaku politik

Perilaku politik adalah kegiatan yang tidak di pandang sebagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi dapat mempengaruhi,atau berusaha mempengaruhi, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi.

Perilaku politik yang sah (legitimate political behaviour) adalah politik sehari- hari yang muncul dengan wajar.

Hal tersebut seperti membangun koalisi, menentang  kebijakan atau organisasi lewat pemogokan atau dengan terlalu berpegang ketat pada ketentuan yang ada, dan menjalin hubungan ke luar organisasi melalui kegiatan profesi.

Sedangkan perilaku politik yang tidak sah (illegitimate political behaviour) adalah perilaku politik berat yang menyimpang dan aturan main yang telah ditentukan. Kegiatan yang tidak sah tersebut meliputi sabotase, melaporkan kesalahan, dan protes- protes simbolis seperti mengenakan pakaian nyeleneh atau memakai bros tanda protes, dan bebderapa karyawan yang secara serentak berpura- pura sakit agar tidak perlu masuk kerja.

Etika berperilaku politik

Pertimbangan etis haruslah merupakan suatu kriteria pengontrol dalam perilaku politik untuk mempengaruhi pihak lain. Etik adalah standar moral apakah suatu perilaku baik atau buruk menurut norma masyarakat. Perilaku politik yang etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu dan organisasi, sedangkan perilaku politik yang tidak etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu tetapi melukai organisasi. Setidaknya terdapat tiga kriteria untuk menilai apakah cara kita bertindak etis atau tidak etis yaitu prinsip utilitarianisme, hak dan keadilan. Prinsip utilitarianisme mengajarkan bahwa keputusan yang kita ambil haruslah ’memberikan manfaat terbesar untuk jumlah orang terbesar’. Pandangan demikian menekankan pada kinerja kelompok (kinerja organisasi). Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah dalam rangka efisiensi dan produktivitas organisasi, bukan untuk mengambil keuntungan sepihak. Prinsip ’hak’ menekankan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berbicara, sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia. Prinsip ’keadilan’ mengisyaratkan individu untuk memberlakukan dan menegakkan aturanaturan secara adil dan tidak berat sebelah sehingga terdapat distribusi manfaat dan biaya yang pantas.

Tampak bahwa ketiga kriteria penilaian etis dan tidak etis tersebut bersifat bersaing (trade-off), satu kriteria dapat saling melemahkan atau meniadakan kriteria lainnya. Misalnya, dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas organisasi, perusahaan memecat 10% karyawan yang kurang produktif. Dalam pandangan utilitarianisme, keputusan ini bermanfaat untuk jumlah terbanyak, namun boleh jadi mengabaikan hak-hak individu (hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan) dan rasa keadilan (adanya perlakukan diskriminatif yaitu adanya pemecatan sebagian kecil karyawan). Dalam melakukan tindakan politik, siapapun aktornya (bisa manajer atau staf) haruslah berpedoman pada tiga kriteria etis tadi. Di samping ketiga kriteria tersebut, ada the golden rule dari perilaku politik, yaitu ”Perlakukan orang lain sebagaimana kamu menginginkan orang lain memperlakukanmu” (Do unto others as you want them to do unto you) atau ”Jangan lakukan sesuatu pada orang lain yang mana kamu tidak menginginkan orang lain melakukan hal itu kepadamu” (Don’t do anything to anyone that you wouldn’t want them to do to you).